KPK Mulai Soroti Distribusi Minyak Bumi Melalui Kapal Pertamina
KPK Mulai Soroti Distribusi Minyak Bumi Melalui Kapal Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun depan menyoroti distribusi minyak bumi melantasi kapal bahwa digunakan PT Pertamina (Persero) ke kilang. Ini untuk mengetahui tingkat efisien daripada Pertamina paling dalam menyalurkan minyak bumi.
Group Head Direktorat Penelitian bersama Pengembangan KPK Dedi Hartono mengatakan jumlah kapal Pertamina yang mencapai 200 unit, bersama ratusan yang disewa, dalam alasan perlunya pengawasan daripada penegak hukum. "Transportasi kapal ke kilang memang dalam sangat rawan," kata dia di dalam diskusi, Jumat (20/7).
Menurut Dedi, sistem distribusi milik medahului kapal semasih ini masih dengkik lagi belum transparan. Salah satu contoh kasus ialah Kapal MT Jelita Bangsa bahwa mengangkut minyak atas PT Chevron Dumai.
Pada 2014 lalu, kapal MT Jelita Bangsa mengangkut 59.507,66 MT minyak mentah dengan tujuan Pertamina Balongan. Namun hadapan tengah jalan, kapal itu berbelok keluar ketimbang alur pelayaran. Kemudian memindahkan muatan kapal ke kapal MT Ocean Maju hadapan wilayah Perairan Tanjung Berakit, hadapan dampil Singapura.
Saadapunnya, itu belum menjadi ranah KPK. "Ini pernah mau dikaji 2014, tapi keburu ada keributan dempet KPK, merupakan pimpinan KPK ditangkap, jadi belum pernah supervisi," kata Dedi.
Dedi mengatakan ada beberapa indikator bahwa hendak dinilai KPK terhadap kapal-kapal Pertamina nanti. Di antaranya persentase kehilangan minyak tiap-tiap kapal. Adapun standar internasional batas toleransi kehilangan minyak sekadar 0,5%, di atas itu dinilai tidak efisien.
"Dulu di pertamina ada Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM), apakah ini masih berjalan? Karena ini bisa ditekan kehilangannya sampai 0,2%-0.3%," kata dia.
Sebagai persiapan, tahun ini rencana pengawasan itu bersetuju ekstra dalam pembahasan internal lagi perlu pembicaraan bersama direksi Pertamina. Ini karena implementasinya tidak mudah. Apalagi Pertamina terlalu sering gonta ganti direksi.
Dedi doang merekomendasikan agar Pertamina ke depan memakai sistem operasi terpadu. Jadi data distribusi minyak dan gas bumi bahwa dilakukan Pertamina menjadi satu pintu dan bisa diakses terbuka, termasuk oleh kira-kira kementerian terkait sebagai Kementerian ESDM.
(Baca: Pertamina Tambah Tujuh Kapal Tanker Tahun Ini)
Dengan demikian KPK dapat atas mudah menelusuri data terkait penjualan komoditas minyak dan gas bumi negara yang dalam hal ini dikelola Pertamina. "Kami ingin dorong hilir Pertamina, setenggat isu kuantitas, tranparansi mekanisme harga dan bagainya ini yang jadi pekerjaan rumah kita bersama," kata dia.
